Oleh: Miswadi dan Subrantas Di tengah tantangan besar pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, secercah harapan tumbuh dari Kampung Temusai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak,
Mengapa sertifikasi sawit sering tersendat bukan di kebun, melainkan pada infrastruktur pembuktian: data, peta, dan jejak rantai pasok. Oleh: subrantas Di banyak desa sentra sawit,
Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Terdampak Inundasi Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Pulau Airtawar, Indragiri Hilir Miswadi1, Yusni Ikhwan Siregar2, Nofrizal2, Zulkarnain2 1Program Doktor Ilmu Lingkungan,
Ketika APRIL menyebut penangguhan Nota Kesepahaman (MoU) oleh FSC sebagai langkah “prematur”, mereka bukan sekadar berdebat soal jadwal; mereka sedang memindahkan sorotan dari akuntabilitas atas
(Catatan kecil di atas Kanal Gambut Tumang dan Merempan) Sumber Foto: https://bgnnews.co.id/detail/3052/lahan-eks-pt-ssl-berpotensi-dihutankan-kembali Siak adalah meja panjang tempat peta dan jejak kaki sering berselisih diam. Di
Kelapa sawit berdiri di tengah paradoks: di satu sisi ia komoditas strategis Indonesia—penyumbang devisa dan penopang ekonomi jutaan keluarga—di sisi lain ia diragukan melalui regulasi
PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), bagian dari APRIL Group, mengklaim komitmen terhadap praktik kehutanan berkelanjutan dengan merujuk pada standar Forest Stewardship Council
“Praktik Keberlanjutan Sejati Tak Lahir Di Meja Perundingan Global, Melainkan Tumbuh Dari Interaksi Sehari-Hari Antara Petani Kecil Dan Tanah Yang Mereka Kelola—Yang Kerap Direduksi Hanya
Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sedang berada di persimpangan antara ambisi ekonomi dan tuntutan keberlanjutan global. Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang ISPO