“Praktik Keberlanjutan Sejati Tak Lahir Di Meja Perundingan Global, Melainkan Tumbuh Dari Interaksi Sehari-Hari Antara Petani Kecil Dan Tanah Yang Mereka Kelola—Yang Kerap Direduksi Hanya Menjadi Angka, Label, Dan Komoditas.” — Subrantas (Buana Nusa Lestari)
Abstrak
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 Tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) Mencerminkan Komitmen Indonesia Untuk Memperkuat Posisi Kelapa Sawit Di Pasar Global Melalui Sistem Sertifikasi Wajib Yang Menekankan Kedaulatan Nasional. Namun, Proses Implementasinya Menyisakan Tantangan Besar, Khususnya Dalam Memastikan Keterlibatan Petani Kecil Yang Masih Terhambat Secara Struktural Baik Dari Aspek Ekonomi, Sosial, Teknis, Maupun Hukum. Tulisan Ini Mengkaji Secara Kritis Kendala Tersebut Melalui Pendekatan Analisis Pestel Dan Force Field Analysis, Serta Kerangka Keadilan Agraria Sebagai Lensa Normatif. Hasil Analisis Mengungkap Bahwa Tingkat Partisipasi Petani Kecil Dalam Sertifikasi Ispo Masih Rendah, Disebabkan Oleh Mahalnya Biaya, Ketidakpastian Status Lahan, Serta Minimnya Dukungan Kelembagaan. Untuk Menjawab Persoalan Tersebut, Tulisan Ini Mengusulkan Reformasi Melalui Skema Afirmatif Yang Meliputi Subsidi Penuh Sertifikasi, Integrasi Kebijakan Dengan Program Reforma Agraria, Serta Pembentukan Kemitraan Setara Dengan Sektor Swasta. Dengan Pendekatan Tersebut, Ispo Berpotensi Menjadi Instrumen Transformatif Yang Mengartikulasikan Keberlanjutan Tidak Hanya Sebagai Narasi Global, Tetapi Sebagai Keadilan Sosial Dan Ekologis Yang Kontekstual.
Ringkasan Eksekutif
Policy Brief: Perpres ISPO 2025 Menuju Sertifikasi Sawit Inklusif Dan Berkeadilan
Terbit Perpres No. 16 Tahun 2025 Tentang ISPO Membuka Peluang Untuk Memperkuat Keberlanjutan Industri Sawit Indonesia. Namun, Implementasinya Belum Menjawab Hambatan Struktural Yang Dihadapi Petani Kecil. Tingginya Biaya Sertifikasi, Ketidakpastian Hukum Lahan, Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Lokal, Dan Ketimpangan Akses Terhadap Teknologi Menjadi Faktor Penghambat Utama. Dengan Pendekatan Analitis Pestel Dan Force Field, Serta Kerangka Keadilan Agraria, Policy Brief Ini Menawarkan Empat Pilar Reformasi Yang Menekankan Subsidi Afirmatif, Integrasi Dengan Reforma Agraria, Penguatan Kelembagaan Lokal, Dan Pembentukan Kemitraan Setara. Reformasi Ini Penting Agar Ispo Tidak Hanya Menjadi Alat Legitimasi Di Pasar Global, Tetapi Juga Sarana Transformasi Sosial Bagi Petani Kecil.
Dokumen: Perpres ISPO 2025 Menuju Sertifikasi Sawit yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Petani Kecil – Website
